Jokowi Launching Sertipikat Tanah Elektronik, Dihadiri Ketum IPPAT


Jokowi serahkan produk sertipikat tanah elektronik kepada 10 orang perwakilan dari perwakilan BUMD/BUMN dan perorangan

Jakarta, ppippat.org, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan sertipikat tanah elektronik di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga memberikan secara simbolis sertipikat tanah elekronik kepada 10 orang dari perwakilan BUMD/BUMN dan perorangan

Kegiatan ini dihadiri dan didukung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto.

Hadir juga menyaksikan peluncuran sertipikat tanah elektronik Ketum IPPAT, Dr Hapendi Harahap, SH.MH, didampingi Kabid Hubungan Antar Lembaga PP IPPAT Hj. Jamilah Abdul Gani. SH., M.Kn.

Dalam amanahnya Jokowi mengatakan sertipikat tanah elektronik sangat penting bagi masyarakat. Manfaatnya mulai dari mengurangi risiko kehilangan, pencurian, serta kerusakan akibat dari bencana. Ia juga menekankan sertipikat elektronik ini bisa ‘disekolahkan’ alias sebagai agunan pinjaman.

“Sertipikat ini dipakai untuk apa? Nih, coba dilihat di perbankan naiknya berapa, pasti naik drastis karena banyak sekali sertipikat disekolahkan dipakai untuk modal kerja, ya tidak apa-apa,” kata Jokowi.

Namun, Jokowi juga mewanti-wanti pemilik sertipikat tanah elektronik agar memiliki perhitungan yang tepat apabila berniat mengajukan pinjaman. Hitung-hitungan itu meliputi pendapatan, bunga pinjaman, dan kebutuhan hidup.

“Jangan sampai sertipikat diserahkan dipakai agunan bank dua tahun, sertipikat hilang. Ini hati hati,” imbuhnya.

Jokowi kemudian meminta agar Kementerian ATR/BPN untuk melakukan sosialisasi produk digitalisasi ini ke masyarakat luas. Selain itu, pemerintah menurutnya juga akan berupaya menyelaraskan program ini dengan bank digital.

Jokowi lebih lanjut bercerita pada periode pemerintahan pertamanya pada 2015 lalu. Ia mengatakan baru 46 juta sertipikat tanah diberikan kepada masyarakat, dari total 126 juta sertifikat. Ia pun mengaku tidak heran banyak konflik agraria terjadi di Indonesia.

Jokowi memerintahkan agar pemberian sertipikat tanah dipercepat, dari awal target 500 ribu sertifikat per tahun. Sebab, menurutnya dengan target awal, maka rakyat akan menerima sertifikat secara total dalam 160 tahun ke depan.

“Rakyat harus menunggu 160 tahun lagi agar semuanya bisa dapat sertifikat, 160 tahun lagi. Siapa yang mau menunggu selama itu? tunjuk jari saya beri sepeda,” kata Jokowi disambut gemuruh para hadirin.

“Tapi dengan lompatan kecepatan yang kita miliki saat ini, sampai hari ini totalnya sudah 109 juta sertifikat yang kita berikan ke masyarakat,” ujarnya.

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, kata Jokowi, menargetkan hingga 2024 mereka akan mencapai 120 juta sertipikat tanah yang dirilis. Dengan demikian, kurang 6 juta lagi total sertifikat tanah yang harus diberikan kepada masyarakat Indonesia.

“Itu yang namanya kerja. Saya lihat memang di kantor BPN kerja sampai malam terus. Memang harus begitu berikan pelayanan ke masyarakat,” pungkas Jokowi.(Humas PP IPPAT)

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *