Medan, ppippat.org.Kongres ke VIII Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) diselenggarakan di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro, Medan, Sumatera Utara.kamis-jum’at 16-17 Mei 2024.
Kongres IPPAT ke VIII dibuka Asnaedi A, Ptnh, MH, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan dihadiri 1.500 lebih PPAT se nusantara.
Dalam sambutannya Asnaedi yang membacakan sambutan dari Wamen ATR BPN, Raja Juli Antoni, Ph.D. menyatakan kongres ini merupakan momentum penting bagi PPAT untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan terobosan dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang pertanahan.
Selain itu, Asnaedi juga menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan pertanahan yang berkualitas bagi masyarakat.
Asnaedi A Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT)
“Kita perlu terus berinovasi dan berkolaborasi untuk menghadapi dinamika yang terus berkembang di bidang pertanahan. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan solusi baru yang mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Asnaedi.
Ditambahkan Asnaedi, kementerian ATR memliki target hingga 100 hari kepemimpinan Menteri AHY diselesaikan program PTSL sebanyak 2 juta bidang tanah.
PPAT sebagai mitra BPN diharapkan meningkatkan kualitas layanan pertanahan.
“Pelayanan bidang tanah ini akan terus bersentuhan dengan tugas PPAT dalam PP no 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”, jelas Asnaedi.
Dalam kesempatan tersebut Asnaedi juga menegaskan Kementerian ATR BPN juga akan mensikronkan dengan PP IPPAT terkait jumlah PPAT, baik yang tervalidasi maupun yang terverifikasi.
Sementara itu Ketua Umum PP IPPAT Dr, Hapendi Harahap SH SpN MH, dalam sambutannya mengatakan akta elektronik yang melibatkan PPAT, bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dan yang menggemberikan, saat ini sudah mulai berkurang berita mafia tanah yang melibatkan oknum PPAT.
Tantangan PPAT adalah menghadapi kebijakan digitalisasi pelayanan akta tanah.
“PPAT harus menerima sosialisasi dan riset digitalisasi pertanahan khususnya akta elektronik. PP IPPAT siap dilibatkan dalam sosialisasi kepada seluruh anggota IPPAT tersebut “, kata Hapendi
Mengenai kongres saat ini, kata Hapendi merupakan amanah dalam AD ART Perkumpulan dan diharapkan menghasilkan keputusan penting untuk kemajuan organisasi.
Pj Gubernur Sumut, Hassanudin menyampaikan kata sambutan
Sedangkan Pj Gubernur Sumut, Mayjen Purn Hassanudin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kongres ini di Kota Medan, yang merupakan salah satu kota penting di wilayah Sumatera Utara.
Beliau juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya untuk meningkatkan pelayanan pertanahan di Sumatera Utara, termasuk melalui peningkatan peran dan kualitas kerja PPAT.
Bendum IPPAT Elies Daeni menyampaikan plakat kepada dirjen B
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap untuk bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Dia juga berharap kongres ini dapat menghasilkan gagasan yang inovatif dan solusi yang berdaya guna bagi masyarakat.
Kongres IPPAT kali ini menghadirkan berbagai narasumber dan pemateri dari kalangan akademisi, praktisi, dan pemerintah yang akan membahas beragam isu strategis terkait dengan penyelenggaraan pelayanan pertanahan.
Diantara topik yang dibahas adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan akta tanah, upaya peningkatan kualitas data pertanahan, serta peran IPPAT dalam mendorong percepatan reforma agraria.
Pembukaan Kongres IPPAT ke VIII ditandai dengan pemukulan “Gordang Sembilan” yang dilakukan oleh Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN Asnaedi A, bersama Pj Gubernur Sumut Hassanudin, Ketua Umum PP IPPAT, Hapendi Harahap, Bendahara Umum PP IPPAT Elies Daini, SH., M.Kn, Ketua Wilayah IPPAT Sumut Yulhamdi, SH,. M.Kn, dan Ketua Panitia Indrasani Harahap, SH., M.Kn.
Kongres diikuti sebanyak 1.549 peserta dari 32 pengwil IPPAT seluruh Indonesia.
Selain disampaikan pertanggung-jawaban kepengurusan PP IPPAT Periode 2021-2024, kongres juga mengagendakan rekomendasi mengesahkan garis besar program kerja dan pernyataan sikap PP IPPAT.
Kongres juga mengagendakan penetapan Ketua Umum PP IPPAT dan anggota MKP periode 2024-2027.
(Humas PP IPPAT)